TEHA NEWS – Insiden tragis di area PT. Fajar Metal Industry (FMI) Kabupaten Morowali, kembali menyoroti kerapuhan keselamatan kerja di lokasi proyek infrastruktur.
Pada Selasa (23/3/2026) sekelompok warga Desa Bete-Bete diduga melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT. FMI, termasuk pekerja asing (WNA), sebagai reaksi atas kematian warga yang bekerja sebagai subkontraktor perusahaan tersebut.
Diketahui, kronologi bermula saat tim subkontraktor PT. FMI sedang melaksanakan pembangunan tower Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).
Ilwan, karyawan subkontraktor, bersama rekan-rekannya sedang menebang pohon pendukung proyek. Namun, tali pengikat pohon yang digunakan tiba-tiba putus dan menghantam tubuh seorang pekerja lokal.
Meskipun telah dilakukan pertolongan pertama di tempat, korban mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia.
Sekitar satu setengah jam kemudian, puluhan warga Desa Bete-Bete datang ke Pos Enam dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan roda empat dan roda dua.
Mencari karyawan PT. FMI, khususnya pekerja asing yang terlibat dalam proyek tersebut, dan langsung melancarkan tindakan pemukulan serta penganiayaan terhadap karyawan yang berada di lokasi.
Suasana mencekam sempat melanda area tersebut, sebelum akhirnya diamankan oleh tim keamanan internal perusahaan.
Rumor yang beredar, kematian pekerja disebabkan oleh penyetrum atau tindakan kelalaian karyawan WNA, sehingga memicu kemarahan warga terhadap perusahaan serta pekerja asing yang dianggap tidak sensitif terhadap keselamatan pekerja.
Insiden ini bukan sekadar bentrok spontan, melainkan mencerminkan akumulasi ketegangan yang telah lama terpendam.
Warga Desa Bete-Bete, yang sebagian besar merupakan masyarakat sekitar proyek, merasa perusahaan kurang memperhatikan aspek keselamatan bagi tenaga kerja lokal.
PT FMI Diminta Evaluasi Standar Keselamatan Kerja
PT. FMI Morowali memiliki tanggung jawab besar untuk mengevaluasi ulang seluruh standar keselamatan kerja di proyek-proyeknya, khususnya pembangunan infrastruktur SUTET yang berisiko tinggi.
Kecelakaan ini menunjukkan kelemahan dalam prosedur pengamanan alat dan metode kerja. Tali pengikat pohon yang putus bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa.
“Perusahaan harus melakukan audit internal, meningkatkan pelatihan keselamatan bagi subkontraktor, dan memastikan penggunaan peralatan yang memenuhi standar,” ujar seorang aktivis lingkungan yang enggan disebut namanya.
Evaluasi keselamatan kerja bukan hanya soal memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga soal tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar.
Banyak pihak menyoroti proyek SUTET PT. FMI melibatkan tenaga kerja asing dan lokal dalam skala besar, namun pengawasan terhadap risiko pekerjaan berbahaya seperti penebangan pohon masih dianggap longgar.
Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan insiden serupa akan terulang dan semakin merusak citra perusahaan serta hubungan dengan masyarakat.
Polisi Didesak Lakukan Penyelidikan dan Penegakan Hukum
Sementara itu, berbagai kalangan mendesak Kepolisian Resor Morowali segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kedua aspek insiden ini.
Pertama, penyelidikan atas kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja lokal harus dilakukan secara independen dan transparan.
Termasuk memeriksa apakah ada unsur kelalaian perusahaan atau subkontraktor yang melanggar Undang-Undang Keselamatan Kerja.
Kedua, tindakan penganiayaan massal terhadap karyawan PT. FMI harus diusut tuntas. Pelaku penganiayaan harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk provokasi lebih lanjut.
“Penegakan hukum harus berjalan beriringan. Masyarakat berhak marah atas kematian warganya, tetapi kekerasan bukanlah solusi. Polisi harus bertindak cepat, adil, dan transparan agar ketegangan tidak meluas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen PT. FMI mengenai perkembangan penanganan kasus.
Insiden Pos Enam ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan keselamatan kerja bukanlah biaya operasional semata, melainkan investasi bagi keberlanjutan proyek dan harmoni sosial.
PT. FMI dituntut tidak hanya memperbaiki prosedur internal, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar.
Sementara aparat penegak hukum diharapkan mampu menjaga ketertiban sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.***
