TEHA NEWS – Penampilan perdana Nicolás Maduro di ruang sidang pengadilan Amerika Serikat memberikan gambaran awal tentang pertempuran hukum yang akan datang atas sejumlah pertanyaan yang jarang diuji, terutama apakah ia dapat mengklaim kekebalan dari penuntutan.
Maduro, seperti dikutip dalam rubrik analisis Reuters, Rabu (7/1), yang pada Senin mengaku tidak bersalah atas tuduhan narkoterorisme dan perdagangan kokain.
Dengan sikap menantang menyatakan bahwa ia masih merupakan presiden Venezuela, sehingga memicu pertarungan hukum mengenai perlindungan yang secara adat diberikan kepada kepala negara.
Pengacaranya, Barry Pollack, juga menandai jalur serangan kedua dalam sidang pembacaan dakwaan, dengan menjanjikan rangkaian gugatan hukum yang luas untuk menantang apa yang ia sebut sebagai “penculikan” oleh militer AS terhadap Maduro dan istrinya pada hari Sabtu.
Inti perkara ini adalah apakah Maduro, 63 tahun, berhak atas kekebalan kepala negara berdasarkan hukum internasional, sebuah doktrin yang akan melindunginya dari penuntutan atas perannya yang diduga dalam apa yang disebut Departemen Kehakiman AS sebagai konspirasi narkoterorisme selama puluhan tahun.
Amerika Serikat berpendapat, Maduro tidak lagi menjadi presiden Venezuela setelah pemilu 2018 yang disengketakan, sebuah posisi yang akan melemahkan klaim kekebalan kepala negaranya.
Namun, Jaksa Agung Venezuela membantah hal itu dengan menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi dan bahwa Maduro tetap kebal sebagai pemimpin negara tersebut.
Caren Morrison, Profesor Hukum di Georgia State College of Law dan mantan Jaksa Federal, mengatakan isu kekebalan dapat menjadi tantangan bagi jaksa, yang menuduh Maduro korup dan menyalahgunakan jabatannya dalam konspirasi tersebut.
Para pakar hukum mengatakan persoalan ini kemungkinan bergantung pada apakah tindakan yang dituduhkan kepada Maduro merupakan bagian dari tugas resminya sebagai presiden. Namun, sebagian besar meyakini bahwa jaksa pada akhirnya akan menang.
MANUEL NORIEGA GAGAL
Kekebalan kepala negara jarang diperdebatkan dalam perkara pidana. Mantan penguasa Panama, Manuel Noriega, gagal menggunakan argumen tersebut untuk melawan tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang setelah penangkapannya oleh pasukan AS pada 1989 saat invasi Panama. Berbeda dengan Maduro, Noriega tidak pernah secara resmi menyandang gelar presiden.
Pengadilan AS telah menolak gugatan perdata terhadap kepala negara yang diakui oleh Departemen Luar Negeri AS, termasuk gugatan terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada 1975 dan gugatan pada 2022 terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang berbasis di AS.
Namun, pengadilan juga dapat menolak perkara terhadap mantan pemimpin dan pejabat pemerintah lainnya jika mereka dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari tugas resmi. Meski demikian, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal tertentu.
Sebuah perkara perdata yang melibatkan mantan perdana menteri Somalia akhirnya sampai ke Mahkamah Agung AS, yang mengembalikannya ke pengadilan lebih rendah. Pengadilan tersebut kemudian memutuskan bahwa ia tidak kebal dari pertanggungjawaban atas penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum.
PENCULIKAN MILITER
Selain menantang penuntutan atas dasar kekebalan, pengacara Maduro mengatakan kepada pengadilan pada Senin bahwa kliennya juga akan menggugat apa yang ia sebut sebagai “penculikan militer” terhadap sang pemimpin, tindakan yang menurut para akademisi mungkin melanggar hukum internasional.
Noriega juga mengajukan argumen serupa setelah penangkapannya, tetapi pengadilan banding federal menolaknya dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penculikan paksa tidak melanggar proses hukum maupun yurisdiksi pengadilan atas terdakwa.
Noriega dinyatakan bersalah oleh juri AS pada 1992 dan kemudian menjalani hukuman di Amerika Serikat, Prancis, dan Panama, tempat ia meninggal pada 2017.
SUBSTANSI PERKARA
Jika Maduro gagal membatalkan dakwaan, para pakar hukum mengatakan ia masih dapat menggugat substansi perkara pemerintah.
Dakwaan tersebut menggambarkan operasi narkoba selama puluhan tahun, tetapi hanya sedikit peristiwa yang secara langsung mengaitkan Maduro dengan konspirasi narkotika dan terorisme yang dituduhkan oleh jaksa AS.
“Jika Anda mencermati dakwaan itu, sebenarnya tidak banyak keterlibatan Maduro di dalamnya,” kata Zachary Margulis-Ohnuma, pengacara pembela yang pernah mewakili Hugo Armando Carvajal Barrios, mantan pejabat Venezuela yang mengaku bersalah atas tuduhan narkoterorisme.
Untuk membuktikan konspirasi, jaksa harus menunjukkan bahwa Maduro sepakat dengan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Dakwaan tersebut dinilai minim bukti keterkaitan dengan kelompok teroris, kata Richard Broughton, profesor di University of Detroit Mercy School of Law.
Ia mengatakan Departemen Kehakiman AS mungkin menahan bukti untuk melindungi para saksi.
“Apakah ada organisasi teroris tertentu yang dibayar oleh Maduro dan rekan-rekannya untuk bentuk perlindungan apa pun, atau untuk membantu pengiriman tertentu?” kata Broughton. “Itulah hal-hal yang ingin saya ketahui.”
Penulis: Yayang Syarif Hidayat
Sumber: www.idnfinancials.com
